SAMPIT - Tersendatnya distribusi LPG 3 kilogram di sebagian wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur sejak beberapa hari terakhir disebabkan terjadinya kendala teknis di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Mulai hari ini dipastikan distribusi sudah kembali normal. Pasokan ke pangkalan elpiji sejak Senin (23/2) berjalan lancar.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim)  Irawati menjelaskan, gangguan distribusi terjadi akibat kendala teknis di SPBE. Satu alat pengisian (nozel) mengalami kerusakan, sementara satu fasilitas lainnya saat ini masih disegel Polda Kalteng, sehingga proses pengisian tidak dapat berjalan optimal.

Meski demikian, Irawati menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak berarti stok LPG 3 kilogram benar-benar habis. Gas masih tersedia, namun proses pengisian dan distribusi mengalami hambatan sementara. “Bukan tidak ada sama sekali, gas tetap ada. Hanya pengisiannya yang terganggu, sehingga distribusinya tidak lancar,” tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim Johny Tangkere mengatakan untuk mengantisipasi kekosongan pasokan beberarap waktu lalu, sejumlah agen terpaksa mengambil elpiji dari SPBE di Pangkalan Bun. Namun, jarak tempuh yang mencapai sekitar empat jam perjalanan serta antrean dari daerah lain membuat distribusi membutuhkan waktu lebih lama.

“Teman-teman agen mengambil di Pangkalan Bun untuk menutupi kekurangan akibat kerusakan kompresor. Tapi pengambilan di sana juga harus antre karena bukan hanya Kotim, melainkan juga daerah Sukamara dan Lamandau,” paparnya.

Terkait harga, Johny menegaskan pengambilan elpiji dari luar daerah tidak mempengaruhi harga jual resmi di tingkat agen. Harga eceran tertinggi (HET) LPG  tiga kilogram di Kotim tetap Rp22 ribu per tabung.

“Harga sudah ditetapkan sesuai HET Rp22 ribu. Kalau ada harga sampai Rp40 ribu atau Rp50 ribu, itu bukan dari agen resmi. Di agen tidak boleh melebihi HET, karena sudah ada ketentuan,” terangnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi LPG subsidi oleh pihak tertentu. (kim.mb-hilir1)