SAMPIT - Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Sigit K. Yuniato melaksanakan reses ke Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kamis (26/2). Persoalan pengelolaan sampah dan infrastruktur listrik paling banyak menjadi sorotan. Seluruh masukan masyarakat ini akan diinventarisir dan diperjuangkan sesuai kewenangan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Sigit mengatakan ini merupakan reses perseorangannya sesuai dapil pemilihan. Dan di Kotim, khususnya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang jadi yang pertama dikunjunginya. Dirinya juga didampingi anggota DPRD Kotim agar aspirasi masyarakat dapat disinkronkan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kalau aspirasi ini bisa ditangani daerah, ya diselesaikan di daerah saja. Tapi jika harus ditangani pusat, tentu akan kita perjuangkan. Semuanya tergantung kebijakan dan kewenangan,” kata Sigit K. Yuniato.

Masalah sampah di Kota Sampit paling banyak mengemuka dalam reses tersebut. Warga menilai  tata pengelolaannya mendesak untuk diperbaiki. Termasuk pembangunan depo sampah supaya pengelolaan sampah jadi lebih terstruktur.

“Persoalan pengelolaan sampah banyak terjadi disemua daerah. Perlu pengkajian mendalam dalam penangannya. Misalnya soal penanganan di tempat pembuangan akhir (TPA) ataupun depo sampah. Apa yang disampaikan masyarakat tadi menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam penanganan sampah di Kota Sampit,” ungkap Sigit.

Terkait kelistrikan, dibeberapa titik perlu ada penambahan tiang dan pembenahan jaringan supaya aliran listrik lebih stabil. Sigit berjanji,  masukan ini akan segera dikomunikasikan dengan pihak terkait.

Camat Mentawa Baru Ketapang Irpansyah menyampaikan apresiasi atas kegiatan reses anggota DPR RI Komisi XII dapil Kalteng dan anggota DPRD Kotim dapil Mentawa Baru Ketapang. Kunjungan ini, harap Irpansyah menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam penguatan aspirasi masyarakat.

Sementara Lurah Mentawa Baru Hilir Putri Noorgeulis Fimaulyahar  menyebut reses ini menjadi ajang mempererat sinergi antara pusat dan derah. Dan juga menjadi ruang dialog konstruktif antara legislatif, pemerintah daerah dan masyarakat. (kim.mb-hilir1)